Komisi A DPRD Jateng Berjanji Temui MenPANRB dan Mendagri Terkait Rencana Penghentian Tenaga Honorer

SEMARANG, iNewsSoloraya.id - Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh ST, mengaku akan menemui Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan Menteri Dalam negeri (Mendagri) agar meninjau ulang rencana pemerintah menghentikan tenaga honorer pada tahun 2023.

Saleh menyampaikan itu usai menemui puluhan pegawai yang tergabung dalam Persatuan Non ASN Daerah ( SATU NADA) Jawa Tengah, di Ruang Rapat Komisi A DPRD Jateng, Jumat (29/7/2022).

Sebelumnya Saleh menyampaikan kedatangan pegawai dari perwakilan kota dan kabupaten se-Jawa Tengah itu ingin menanyakan kejelasan nasib mereka.

"Kita tahu bersama bahwa berdasarkan PP, pemerintah kan merencanakan untuk tenaga honorer di stop pada tahun 2023, nah kami dari Komisi A beberapa bulan lalu telah menanyakan hal ini kepada pemerintah dan pada rapat dengan BKD," katanya.

"Dan pada hari ini, kami kedatangan Mas Arif dan kawan-kawan ini merupakan support bagi kami. Untuk selanjutnya kami dari DPRD jateng akan ke MenPAN-RB dan Mendagri, supaya ini bisa ditinjau ulang. Pertama adalah kebijakan ini distop dulu sampai bulan 28 November. Sambil nanti perpanjang kita cari solusinya seperti apa," ucapnusnya.

Dengan begitu, Saleh berharap teman-teman non-ASN ini bisa dicarikan solusinya. "Saya lihat dari data, jumlahnya bervariasi banyak berkas pegawai pajak, retribusi dan pegawai pariwisata dan sebagainya. Kita melihat bahwa banyak pendapatan-pendapatan kita itu ujung tombaknya adalah teman-teman non- ASN ini, sehingga kita perlu mensupport mereka," tandanya.

Saat bertemu dengan pegawai yang tergabung dalam SATU NADA, Wakil Ketua Komisi A Fuad Hidayat menyampaikan pihaknya saat ini satu nada dengan para perwakilan non-ASN se Jawa Tengah itu.

"Hari ini, hari Jumat, hari berkah kami bisa bertemu langsung dengan pengurus SATU NADA Jawa Tengah. Kami tadi bisik-bisik dengan Pak Ketua (Ketua Komisi A), secepatnya kita harus ke Jakarta baik ke Komisi yang membidangi atau ke MenPAN-RB dan Kemendagri sehingga satu nadanya tidak hanya di ruangan ini dari Jateng, tapi resonansinya bisa bersama-sama kita gaungkan se-Indonesia," kata Fuad, yang merupakan politisi asal Fraksi PKB.

Tenaga Administrasi dan Teknis Perlu Dipikirkan
Sedangkan Ketua SATU NADA Jawa Tengah Arif Muliyanto mengatakan tenaga administrasi dan teknis yang selama belum dilihat dan terpikirkan oleh pemerintah. 

"Karena ini justru sebetulnya merupakan titik-titik vital di pemerintah daerah, baik dari sisi PAD, sisi pelayanan publik maupun dalam merealisasikan program-program pemerintah daerah," tandasnya.

Menurutnya peraturan pemerintah terbaru itu, belum memenuhi asas keadilan bagi mereka selaku non-ASN yang telah mengabdi lama. "Kami justru melihat menjadi ironis ketika penerimaan CPNS dengan sistem yang ada ini tidak bisa menghadirkan pegawai atau aparatur negara yang cukup atau sesuai dengan kebutuhan," ujarnya.

Arif berharap para pegawai Non-ASN tersebut bisa diakomodir pemerintah melalui aparatur sipil negara. "Tentunya dengan meekanisme yang adil dan akomodatif terhadap kami, kami dan teman-teman disini adalah pegawai yang sudah lama tentunya lakukan rekruitmen tes dengan mekanisme dan penekanan pada keahlian kami," harapnya.

Arif juga mengajak para pegawai Non-ASN bergerak dengan cara elegan dan bijak. "Apapun kami sadari, kami bagian dari sistem, sehingga kami tidak mungkin melakukan hal-hal seperti turun ke jalan. Karena kami menyadari bahwa apa yang terjadi ini bukan kesalahan pemerintah daerah. Tapi karena situasi yang tidak memungkinkan jadi pilihannya hanya satu tetap merekrut non-ASN demi berjalannya roda pemerintah di daerah," pungkas Arif yang merupakan pegawai non-ASN dari Wonosobo.

Usai melakukan dengan pedapat Ketua SATU NADA Jawa Tengah menyerahkan berkas potret data anggota non ASN jawa tengah detail dengan deskripsi pekerjaannya, kepada Ketua Komisi A DPRD Jateng Mohammad Saleh.

Editor : zainal arifin