BANJARNEGARA, iNewsSoloraya.id - Belum lama ini sejumlah perwakilan non ASN khususnya di Jawa Tengah telah beraudiensi dengan anggota DPD RI dan beberapa anggota Komisi A DPRD Jateng.
Salah seorang pegawai non ASN yang bekerja di Disperindagkop UKM, Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah, Riningsih SM, MM, berharap agar ada kelanjutan dan keseriusan agar nasib para pegawai non ASN diperjuangkan oleh pemangku kebijakan.
"Harapan saya pemerintah pusat bisa memperjuangkan nasib non ASN yang ada di Jawa Tengah Dan Indonesia, kami mengharapkan bisa diangkat menjadi ASN dengan jalur afirmasi penuh" ujar Rini.
Rini saat ditemui dalam acara Ruwat Desa Tunggara, Kabupaten Banjarnegara, Kamis (11/8) mengaku sudah mengabdi menjadi pegawai non ASN lebih dari 15 tahun.
"Kalau dari kualifikasi pendidikan, saya telah memenuhi syarat serta linier dengan tupoksi di Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara," sambungnya.
Rini menambahkan dirinya pernah mengikuti tes CPNS namun tidak lolos. "Saya sudah ikut tes CPNS tidak pernah lolos, mau ikut tes PPPK tidak belom ada formasi untuk staff administrasi/operator komputer" ujarnya.
Untuk diketahui beberapa waktu lalu Anggota DPD RI Denty Eka Widi Pratiwi SE, MH, menemui perwakilan audiensi dengan Forum Non ASN Jawa Tengah (Fornas Jateng).
Kedatangan Fornas Jawa Tengah ke kantor DPD RI wilayah Jateng, di Jalan Imam Bonjol Semarang, dilakukan pada Selasa (9/8). Kedatangan Fornas beraudiensi dengan Denty itu untuk memperjuangkan kejelasan nasib mereka terkait adanya Surat MenPANRB No.B/185/M.SM.02.03/2022 tertanggal 31 Mei 2022 tentang penghapusan tenaga kerja honorer di lingkungan instansi pemerintahan.
Denty saat audiensi itu menegaskan DPD RI mendukung perjuanganan nasib para pegawai non ASN di Jawa Tengah, sebab menurut Denty hingga kini pemerintah masih sangat membutuhkan mereka.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi A DPRD Jateng Fuad Hidayat, ditempat yang sama meminta kepada pegawai non ASN untuk kompak dalam memperjuangkan nasib mereka.
"Yang penting kompak dan solid, karena sebetulnya isunya sama. Menurut saya berdiskusi dengan kepala daerah dan DPRD itu penting, namun yang tidak kalah penting adalah kita bersama- sama meminta kepada pemerintah pusat agar lebih concern pada persoalan-persoalan seperti ini," kata Fuad.
Fornas Jateng berharap mereka tidak dimasukkan dalam outsourcing, menanggapi hal itu Fuad akan mengusulkan adanya afirmasi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Saya membaca yang pertama adalah outsourcing, intinya jangan Outsourching. Kemudian yang kedua syukur ada afirmasi PPPK. Komisi A DPRD Jateng sendiri akan segera ke Kemendagri dan dan KemenPANRB dan Komisi II DPR untuk mendiskusikan hal itu," ucap Fuad.
Editor : zainal arifin
Artikel Terkait
