ASN yang Akan Maju Dalam Pilkada Harus Mendapatkan Ijin Dari Pimpinan, Atau Mengundurkan Diri

Semarang, iNewsSoloraya.id - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Iswar Aminuddin mengaku telah mendapat izin dari Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu perihal keinginannya maju sebagai bakal calon Wali Kota Semarang pada Pilwalkot Semarang 2024.

Sebelumnya, Iswar telah mengambil formulir pendaftaran walikota di kantor DPC PDI Perjuangan Kota Semarang. 

Baca Juga

Optimalkan Pembinaan Narapidana, Kepala Rutan Salatiga Silaturahmi dengan Pemda dan DPRD

Iswar pun menyatakan siap Mundur dari ASN bila sudah ada penetapan dari KPU. Sebab, ini mengacu regulasi. "Ya pasti siap mundur. Apalagi keputusan MK terbaru harus siap mundur. Ketika sudah ada pengesahan dari KPU tentang pasangan calon," tandas dia.

Untuk diketahui, Iswar Aminuddin memantapkan niat maju dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Semarang 2024. Kemantapannya dibuktikan dengan mengambil Formulir Pendaftaran di Kantor DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Semarang, di Jalan Untung Suropati, Selasa (7/5). 

Iswar datang berjalan kaki dan menggunakan kemeja putih. Kedatangannya didampingi para pendukung dan disambut langsung oleh Sekretarus PDI Kota Semarang Kadarlusman. "Semoga ikhtiar ini dijawab oleh Allah, Saya mendaftar sebagai bakal calon walikota," kata Iswar. 

Ia berniat menjadi Wali Kota Semarang agar dirinya bermanfaat bagi masyarakat. Dia juga berkata bahwa dirinya bisa juga bisa mendaftar ke partai lain. Dia memastikan menjalin silaturahmi dengan semua partai. "Yang bisa juga ke partai lain, tapi belum daftar," jelasnya. 

Anggota DPRD Kota Semarang, Supriyadi, S.Sos, MA Menghimbau bagi para ASN yang akan maju dalan kancah Pilkada 2024 ini hendaknya sudah mendapatkan ijin dari atasan langsung yaitu kepala daerah karena tidak etis ketika akan maju tapi tidak mendapatkan ijin atau belum dapat ijin apalagi seperti kota Semarang walikota petahana akan maju dan mendaftar sebagai balon walikota Semarang 2024-2029, secara etika mereka tidak pantas berkompetisi apalagi mereka masih menjabat ASN dan pimpinannya pun masih juga menjabat, sebaiknya mereka mundur dari ASN.

"Belum fasilitas yg melekat seperti mobdin, anggaran BOP ataupun Narsum sangat tidak etis jika masih menggunakannya, sedangkan mereka sudah menyatakan maju dan mendaftar sebagai balon cawali ataupun cawawi", lanjut Supriyadi.

Editor : zainal arifin