Masyarakat Ekonomi Syariah Surakarta Prihatin Keterlambatan Informasi Ayam Goreng Widuran Haram

SOLO, iNewsSoloraya.id – Viralnya Warung Makan Ayam Goreng Widuran di Solo yang mendeklarasikan diri sebagai kuliner nonhalal atau haram memicu keprihatinan dari berbagai pihak, termasuk Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pengurus Daerah Surakarta.

Kejadian ini menggegerkan publik mengingat Ayam Goreng Widuran adalah kuliner legendaris yang telah beroperasi sejak tahun 1973.

Baca Juga

Menteri UMKM Tanggapi Kasus Ayam Goreng Widuran Pakai Minyak Babi: Proses Hukum Saja!

Ketua MES Pengurus Daerah Surakarta, Ibrahim Fatwa Wijaya, SE., M.Sc., Ph.D., menyampaikan keprihatinan mendalam atas keterlambatan informasi status nonhalal yang disampaikan oleh pihak usaha.

"Kami menyampaikan keprihatinan atas keterlambatan informasi yang disampaikan pihak usaha," kata Ibrahim dalam keterangan tertulis, Senin (26/5/2025).

Menurut Ibrahim, hal ini telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya umat Muslim yang merupakan mayoritas di Kota Solo dan sangat memperhatikan aspek kehalalan konsumsi makanan dan minuman. Ia menekankan bahwa keterlambatan informasi ini dikhawatirkan membuat banyak Muslim mengonsumsi produk tersebut tanpa mengetahui status kehalalannya.

Imbauan MES kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha

Baca Juga

Ayam Goreng Widuran Pakai Minyak Babi, Rumah Makan Ditutup Sementara

Sebagai respons, MES Kota Surakarta mengimbau masyarakat Muslim untuk lebih waspada dan bijak dalam memilih makanan. Ibrahim menekankan pentingnya mencari produk yang sudah memiliki label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau informasi yang jujur dan jelas dari penjual mengenai status produk yang ditawarkan.

Kepada para pelaku usaha, MES mendorong untuk segera mengikuti proses sertifikasi halal yang telah difasilitasi pemerintah, baik melalui mekanisme self declare maupun jalur reguler. Hal ini bukan hanya penting untuk kepatuhan regulasi, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral kepada konsumen Muslim.

MES juga mengapresiasi pelaku usaha yang bersikap jujur dan terbuka mengenai status nonhalal produknya. Ibrahim menegaskan, transparansi ini harus ditunjukkan dengan mencantumkan label nonhalal secara jelas, baik di tempat usaha, kemasan, maupun di platform digital resmi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Baca Juga

Kepala BPJPH Lepas Tangan Kasus Ayam Goreng Widuran Pakai Minyak Babi, Bilang Begini

Sebagai bentuk komitmen, MES Kota Surakarta membuka ruang kolaborasi bagi pelaku usaha yang ingin memahami dan menjalani proses sertifikasi halal.

"Kami percaya bahwa kejadian ini bisa menjadi momentum refleksi bersama untuk memperkuat literasi halal dan membangun ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, sehat, dan berkelanjutan di Kota Bengawan tercinta," pungkas Ibrahim.

Editor: Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta