PP Muhammadiyah Respons Ayam Goreng Widuran Nonhalal, Terbuka Peluang Diproses Hukum

SOLO, iNewsSoloraya.id - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah merespon tentang  Ayam Goreng Widuran di Solo yang mengumumkan nonhalal alias haram.Sementara kuliner ini sudah dijual sejak 1973.

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan, ayam goreng renyah yang menjadi andalan mereka diduga digoreng menggunakan minyak babi. Kontroversi ini memicu sorotan tajam, terutama karena pengelola restoran baru mencantumkan label nonhalal secara eksplisit di gerai maupun platform daring mereka dalam beberapa hari terakhir, setelah maraknya protes dari masyarakat.

Baca Juga

Menteri UMKM Tanggapi Kasus Ayam Goreng Widuran Pakai Minyak Babi: Proses Hukum Saja!

BACA JUGA:  HEBOH! Ayam Goreng Widuran Solo Dinyatakan Tidak Halal, Manajemen Cuma Minta Maaf

" Nah kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait tanggung jawab pengelola restoran, mengingat operasional bisnis yang telah berjalan selama 52 tahun tanpa adanya keterangan yang jelas mengenai status kehalalan produk," kata dia.

Perspektif Hukum: Pelanggaran UU Jaminan Produk Halal

Jika ditinjau dari perspektif Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) yang telah diundangkan pada tahun 2014, kasus Ayam Goreng Widuran ini berpotensi memiliki implikasi hukum serius.

Baca Juga

Ayam Goreng Widuran Pakai Minyak Babi, Rumah Makan Ditutup Sementara

BACA JUGA: Isi Pengumuman Lengkap Rumah Makan Ayam Goreng Widuran di Solo Tidak Halal, Sudah Ada Sejak 1973

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang dianggap telah mengetahui peraturan perundang-undangan setelah UU tersebut diundangkan. Dengan demikian, dalih ketidaktahuan hukum dari pihak pengelola tidak dapat diterima dan tidak akan membebaskan mereka dari jeratan hukum. Bagi penegak hukum, ketidaktahuan pelaku terhadap undang-undang tidak bisa menjadi alasan untuk membebaskan seseorang dari tanggung jawab hukum.

Perlindungan Konsumen dan Kewajiban Informasi

Argumen bahwa kuliner tersebut diperuntukkan bagi konsumen nonmuslim juga tidak dapat dibenarkan sepenuhnya. Apabila ada konsumen muslim, apalagi wanita berhijab, yang datang ke restoran tersebut, sudah seharusnya pihak pengelola memberikan informasi secara verbal maupun tertulis mengenai status nonhalal dari produk ayam goreng yang mereka jual.

Baca Juga

Kepala BPJPH Lepas Tangan Kasus Ayam Goreng Widuran Pakai Minyak Babi, Bilang Begini

Namun, fakta menunjukkan hal tersebut tidak terjadi. Ini menjadi sorotan serius terkait perlindungan hak-hak konsumen, khususnya umat Islam, yang dilindungi oleh undang-undang.

Seruan Penegakan Hukum

Anwar Abbas mengaskan demi terciptanya ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan dalam masyarakat, serta untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu, khususnya umat Islam, maka penegak hukum segera  memproses kasus Ayam Goreng Widuran ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Langkah ini krusial untuk menegakkan tujuan hukum dan memberikan pelajaran penting bagi pengusaha lain agar lebih berhati-hati dan transparan dalam menjalankan bisnis mereka," ujarnya.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta